Kementerian Agama (Kemenag) terus melakukan diskusi panjang terkait kebijakan sekolah lima hari atau Full Day School (FDS) dengan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Meski demikian, Kemenag tetap menolak pemberlakuan FDS karena lebih banyak mudlaratnya dibandingkan dengan manfaat yang didapat.
Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Kurikulum dan Evaluasi, Direktorat kurikulum, sarana, kelembagaan dan kesiswaan madrasah Dirjen Pendikan Islam Kemenag RI, Basnang Said mengatakan, durasi waktu 8 jam belajar tidak menjamin pendidikan karakter maju. Dia masih gamang dengan tidak efektifnya anak anak belajar hingga sore hari. Bagaimana cara makannya, ketahanan tubuhnya, interaksi dengan teman-teman dilingkungan rumah, dan sebagainya.
“Yang lebih mengerikan, akan memangkas kesempatan jutaan siswa tidak bisa belajar di madrasah. Belum lagi kalau ditambah harus ada kegiatan extra kurikuler, lalu sampai jam berapa anak sampai rumah,” katanya saat di Brebes, Jumat Kemarin.
Ia malah mengintruksikan agar madrasah harus menerapkan Kurikulum 2013, karena Kurikulum tersebut adalah produk ala pesantren. Kurikulum 13, memang harus diimbangi dengan pendampingan dan diklat bagi guru guru pengampunya.
Basnang menilai, guru merupakan aspek utama dalam proses pembelajaran. Tidak ada metode pembelajaran (thoriqoh) yang baik, tanpa diimbangi dengan inovasi dan kreatif seorang guru.
“Insya Allah hutang tunjangan profesi tahun 2014 dan 2015, kekurangan tunjangan profesi inpassing 2015, 2016 dan 2017 akan terbayarkan tahun ini. APBN-P untuk Kemenag Rp4,6 Triliun untuk para guru,” ungkapnya.
Senada sengam Basnang, Ketua PGRI Cabsus Kemenag Kabupten Brebes Mohamad Robikhun mengaku, program lima hari sekolah kurang tepat diterapkan di lingkungan pendidikan madrasah yang tersebar diberbagai daerah. Ia sepakat, dengan Kemenag yang tidak menerapkan lima hari sekolah. (Kuntoro)
