Rapat Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak

Rapat Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak

Brebes – Sebanyak 100 peserta masing masing dari 17 Kapolsek, Danramil dan Kepala Puskesmas se Kabupaten dan OPD terkait mengikuti Rapat Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak yang bertempat di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes, Kamis 27 September.

Kabupaten Brebes telah melakukan evaluasi pelaksanaan Kabupaten Layak Anak Sejak Tahun 2010 hingga sekarang dan hasilnya tahun 2018 mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Madya dan Juga mendapatkan Penghargaan Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak ungkap Drs. Khambali. M.H Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes.

Hadir sebagai narsumber Kompol Sulistyowati,S.H Kanit PPA Polda Provinsi Jawa Tengah  menyatakan jumlah kasus korban kekerasan di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2018 korban dewasa 9 korban di bawah umur 51 tersangka dewasa 42 tersangka di bawah umur 8 per Bulan September 2018 Itu artinya usaha kita sosialisasi tentang perlindungan anak dan perempuan berhasil atau menemui titik terang. Sekarang semua orang merasa bertanggung jawab bila ada kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayahnya. “ Mekanisme pelapor / pengaduan identitas pelapor dan anggota yang diadukan peristiwa yang dilaporkan mencakup ( waktu, tempat kejadian dan apa yang terjadi) Mencantumkan uraian singkat kejadian, Barang bukti serta saksi-saksi yang dapat dimintai keterangan berkaitan dengan laporan pengaduan yang disampaikan” Jelasnya .

Dra. Aqilatul Munawaroh Selaku Ketua PPT “TIARA” menjelaskan bahwa selama ini di kabupaten Brebes sudah ada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Tiara dimana tugas fungsi adalah menangani pengaduan, pendampingan dan pelayanan terhadap korban tindak kekerasan khususnya perempuan dan anak.

“PPT Tiara sudah bekerja maksimal dalam menangani masalah perempuan dan anak, tapi lembaga itu juga perlu dukungan dan kerjasama dari semua sektor baik pemerintah maupun swasta. Agar upaya untuk mewujudkan kabupaten layak anak bisa terealisasi dengan baik,” jelasnya.

“Karena urusan perlindungan anak dan perempuan itu tanggung jawab kita bersama. Dengan adanya Kegiatan ini harapannya dapat menekan Angka kekerasan khususnya terhadap perempuan dan anak. Semakin banyak yang peduli dengan hal ini maka bukan tidak mungkin harapan kita agar anak benar-benar mendapatkan haknya bisa segera terealisasi dengan baik,” terangnya. (fak)

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *