Peran dan Kerjasama Pemerintah dan DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk Pencegahan Perkawinan Anak dan Percepatan Penurunan Stunting

Peran dan Kerjasama Pemerintah dan DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk Pencegahan Perkawinan Anak dan Percepatan Penurunan Stunting

Selasa, 5 September 2023 bertempat di Grand Dian Hotel Brebes Jalan Sudirman Nomor 20 Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dihadiri oleh  Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Perwakilan dari UNFPA Indonesia, Perwakilan dari IFFPD, DP3KB Kabupaten Brebes,  Bappeda, OPD KB Kabupaten Tegal dan Cilacap, Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes, Pimpinan DPRD Kabupaten Tegal, Pimpinan DPRD Kabupaten Cilacapdan  Tim Kerja Dithubga BKKBN Pusat.

 

img

Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Tengah “ Eka Sulistia Ediningsih, SH ”,  memberi Sambutan Kasus pernikahan anak ini bisa dilihat dari data dispensasi perkawinan yang diputus oleh Badan Peradilan Agama. Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah, meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan.  Berdasarkan data Badan Peradilan Agama (Badilag), pengajuan permohonan menikah pada usia anak lebih banyak disebabkan oleh faktor pemohon perempuan sudah hamil terlebih dahulu dan faktor dorongan dari orangtua yang menginginkan anak mereka segera menikah karena sudah memiliki teman dekat/pacaran untuk menghindari zina. Tingginya angka perkawinan anak adalah salah satu ancaman bagi terpenuhinya hak-hak dasar anak. Tidak hanya memberikan dampak 4 secara fisik dan psikis bagi anak-anak, perkawinan di usia anak juga dapat memperparah angka kemiskinan, stunting, putus sekolah hingga ancaman kanker serviks/kanker rahim pada anak.

 

Beberapa kajian memandang perlu diupayakan pencegahan oleh pemerintah untuk mengambil langkah seperti meningkatkan kapasitas pengasuhan dan akses layanan, mengembangkan kemampuan anak, membuka dan menyetarakan akses, memperkuat ikatan sosial keluarga, menyusun kebijakan kesehatan fisik (termasuk reproduksi) dan mental, dukungan pengasuhan, pencapaian pendidikan formal 12 tahun dan pemberdayaan untuk penghidupan. BKKBN telah berupaya melakukan hal tersebut melalui berbagai strategi seperti Generasi Berencana (GenRe), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan Bina Ketahanan Remaja. – Untuk mendukung hal tersebut, BKKBN turut andil dalam kebijakan terkait kesehatan reproduksi khususnya remaja dan pengasuhan melalui kelompok kegiatan remaja yang dinamakan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja), yang berbasis pendidikan maupun masyarakat dan komunitas, serta kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) bagi orangtua dan keluarga yang memiliki remaja.

 

Indonesia saat ini, dihadapi pada situasi dimana lebih dari seperlima bayi yang lahir diproyeksi mengalami stunting. Berdasarkan Data dari Survei Status Gizi Balita pada 2022, menunjukkan angka prevalensi stunting sebesar 20,8 persen yang artinya, angka tersebut masih sedikit melewati batas ambang yang ditentukan badan kesehatan dunia atau WHO yakni 20 persen.Tingginya angka stunting tidak hanya memberikan dampak terhadap kehidupan anak tersebut, tetapi akan memberikan dampak terhadap kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia di masa depan. Stunting merupakan masalah multidimensional yang perlu diatasi bersama. – Fokus intervensi dapat dilakukan pada 3 fase atau tahapan kritikal yaitu fase pra nikah, hamil dan pasca kelahiran. Pada fase pra nikah, langkah intervensi difokuskan pada mereka yang baru akan menikah dan merencanakan kehamilan. Menurut data kementerian Agama, setiap tahun ada sekitar 2 juta pernikahan, 80 persen dari jumlah tersebut kemudian akan segera hamil dan melahirkan. Diupayakan agar bagi mereka yang akan menikah, tiga bulan sebelum pernikahan bisa melaporkan status gizinya untuk dapat dilakukan langkah intervensi pencegahan stunting.

img

BKKBN berupaya memfasilitasi hal tersebut melalui aplikasi Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil) bagi Calon Pengantin (Catin). – Elsimil digunakan sebagai alat untuk mendeteksi risiko melahirkan 5 anak stunting sejak Catin/Calon PUS yang dilakukan dengan melakukan skrining kesiapan menikah dan hamil. Selanjutnya, hasil skrining tersebut akan menjadi potret kondisi kesiapan menikah dan hamil yang harus dipahami oleh setiap Catin/Calon PUS sehingga menjadi input dalam melakukan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi. Melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK), yang terdiri dari Kader PKK, Bidan/tenaga kesehatan dan Kader KB akan memberikan informasi, edukasi, dan konseling secara virtual atau tatap muka kepada Catin/Calon PUS untuk memastikan kondisi risiko stunting teridentifikasi, dipahami, dan ditindaklanjuti dengan upaya-upaya kesehatan dan peningkatan status gizi sehingga pada saat menikah berada dalam kondisi ideal.   Dukungan Bapak Ibu di parlemen selaku legislatif tentu menjadi penguat dalam mendorong pembentukan regulasi dan kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Di samping itu peran multi sektor juga sangat penting bagi pencapaian percepatan penurunan stunting. Pelibatan semua pihak baik di pusat dan daerah, lembaga sosial kemasyarakatan, akademisi, organisasi profesi, media massa, serta sektor swasta memegang peranan yang penting.  Mewakili Deputi Bidang ADPIN BKKBN, acara “Peran dan Kerjasama Pemerintah dan DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk Pencegahan Perkawinan Anak dan Percepatan Penurunan Stunting” resmi dibuka.

img

Perwakilan UNFPA Indonesia  (United Nations Fund for Population Activities) “ Dr. Richard Makalew ”  memberi Sambutan. Utamanya kita ingin mencegah perkawinan anak, mengurangi kematian ibu yang bisa dicegah, mengurangi unmet need, yang menjadi madat dari UNFPA. Kerjasama dalam hal ini adalah untuk mengadvokasikan isu-isu yang terkait mandat kita, yaitu pencegahan perkawinan anak dan stunting yang menjadi isu nasional. Pecegahan perkawinan anak itu sendiri terkait dengan pencegahan stunting. Kami juga bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga lain, seperti KP3A, BPS untuk isu data kependudukan, Kementerian Kesehatan dalam hal isi kesehatan ibu, Komnas Perempuan dalam hal pencegahan kekerasan berbasis gender.

 

Pemerintah Indonesia sudah mengindikasikan bahwa kita memasuki era bonus demografi. Dalam era bonus demografi, penduduk berusia produktif lebih banyak daripada penduduk berusia tidak produktif. Dengan proporsi ini, kita bisa meraup pertumbuhan ekonomi yang besar. Bonus demogratif tidak akan tercapai tanpa adanya kesehatan dan pendidikan yang baik. Terkait pencegahan perkawinan anak, diharapkan mampu tercapainya bonus demografi. – Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 menunjukkan bahwa angka perkawinan anak nasional saat ini adalah 8,06%.

Angka ini menunjukkan bahwa terdapat 1 diantara 12 perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun. – Berdasarkan data UNICEF per akhir tahun 2022, saat ini Indonesia berada di peringkat ke-8 di dunia dan ke-2 di ASEAN, dengan total hampir 1,5 juta kasus. Semakin tinggi peringkat kita, semakin tidak baik, semakin menunjukkan bahwa kita mempunyai banyak permasalahan. Isu perwakinan anak masih menghantui bagi kita. Untuk Provinsi Jawa Tengah, angka perwakinan anak diperkirakan berkisar 183.000 kasus (perkiraan angka absolut). Semoga kita bisa menjadi bagian dalam menyelesaikan permasalahan ini bersama-sama. Ujar Dr. Richard Makalew

img

Sambutan dari Perwakilan IFFPD “Dra. Hj. Ermalena MHS “ menyatakan Forum Parlemen diharapkan gerakan simultan bersama untuk pencegahan stunting bisa lebih cepat mengalami penurunan. Program dapat dilaksanakan jika dada anggaran. Peraturan mengatur usia perkawinan 19 tahun, namun implementasi di daerah masih berbeda[1]beda, terdapat juga status ekonomi yang mempengaruhi angka perkawinan anak tersebut. Tugas Forum Parlemen ada 4 (empat), diantaranya melakukan advokasi dan capacity building bagi anggota dewan. Advokasi dapat berupa factsheet, sehingga kita berharap dapat menyelesaikan permasalahan sesuai dengan fakta dan keilmuan. Selain itu, forum ini juga diharapkan dapat membangun networking, agar kita bisa membangun informasi yang masuk ke DPR. Kita membahas masalah dan solusinya. Yang kita lakukan saat ini, kita kirimkan secara regular kepada DPR RI. Forum ini tidak hanya diisi oleh Komisi IX DPR RI, tetapi juga melibatkan tiga komisi dari DPR RI, dari lintas fraksi. Forum Parlemen sudah berekspansi ke Komisi 8 dan komisi 10, artinya kepedulian terhadap masalah ini menjadi lebih besar. Kita berharap kerjasama ini dapat diteruskan, agar bisa menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang bisa menjadi acuan bagaimana perkawinan anak ini bisa diatasi. Kita mengharapkan ada Perda. Jika Perda sudah ada, kita membantu agar bisa diimplementasikan. Jika permasalahan perkawinan ini tidak diselesaikan, maka Indonesia Emas hanya menjadi impian saja. Persoalan lainnya yang masih menjadi PR adalah limbah makanan. Mudah-mudahan kita juga menyelesaikan masalah ini bersama.

img

“ Rohik “ Asdep Pemenuhan Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan, KemenPPPA meberi pesan Hakim bisa menggunakan kekuasannya untuk tidak mengabulkan dispensasi pernikahan. Ini merupakan ranah hukum yang masih menjadi PR eksekutif untuk dapat menerjemahkan ini. Pencegahan perkawinan anak yang masuk di kurikulum, sudah banyak kami lakukan bersama Kementerian Kesehatan. Materi sudah banyak, tapi mungkin masih perlu pendekatan yang lebih kritis karena generasi saat ini adalah generasi yang berbeda dalam menangkap isu kesehatan reproduksi ini. – Kami berharap dengan diskusi hari ini, banyak praktek baik yang diturunkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, tidak hanya pencegahan tetapi yang terlanjur berisiko juga menjadi penting untuk lebih diintensifkan.

 

Forum Genre Kabupaten Brebes sedikit memberi  materi,  Terdapat kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan Forum Genre Kabupaten Brebes untuk pencegahan perkawinan anak, di antaranya program sosialisasi dan workshop ke sekolah-sekolah melalui Genre Go To School, GenRe In Action adalah bentuk manifestasi dari kontribusi nyata Forum GenRe Indonesia untuk memberikan dampak bagi masyarakat, diantaranya adalah Duta GenRe Beraksi #INIGENTING, GenRe Mengabdi, Implementasi DASHAT di Kampung KB, dan berbagai sosialisasi edukasi lain dari Forum Genre dan PIK-R Kabupaten Brebes untuk menjaga kesehatan reproduksi remaja, mencegah perkawinan anak, mencegah stunting, dan mempersiapkan kehidupan di masa yang akan datang.

img

Diakhir akhir dari Kepala DP3KB Kabupaten Brebes” Drs. Akhmad Ma’mun M.Si ” memberikan sambutan penutup serta memberi sambutan. “ Dibutuhkan Perda, yang bersama-sama akan dibahas dengan DPRD Kabupaten Brebes. Kami akan berupaya agar masalah ini diatasi tidak hanya satu pihak, melainkan semuanya harus terlibat. Kami akan mengusulkan adanya Pokja untuk pencegahan perkawinan anak. Jika stunting sudah ada TPPPS, maka perlu Pokja khusus terkait perkawinan anak. Dibutuhkan sinergitas, konvergensi dari semua unsur”. Materi terkait kesehatan reproduksi sangat dibutuhkan, semoga dapat terealisasi melalui muatan kurikulum di sekolah. Atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes, kami mengucapkan terima kasih.

img

 

Kesimpulan Kegiatan Peran dan Kerjasama Pemerintah dan DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk Pencegahan Perkawinan Anak dan Percepatan Penurunan Stunting

  1. Dibutuhkan Perda, yang bersama-sama akan dibahas dengan DPRD Kabupaten Brebes tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
  2. Dinas OPD KB Kabupaten Brebes mengusulkan adanya Pokja untuk pencegahan perkawinan anak. Jika stunting sudah ada TPPPS, maka perlu Pokja khusus terkait perkawinan anak.
  3. Materi terkait kesehatan reproduksi sangat dibutuhkan, untuk dapat terealisasi melalui muatan kurikulum di sekolah.
  4. Diharapkan Brebes dapat menjadi Proyek Percontohan yang bisa direplikasi di daerah-daerah lainnya. 5. Perlu bersama-sama bekerja secara terkoordinir dan terkonvergensi.

 

 

 

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *