Jempol Kalih Program Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran

Jempol Kalih Program Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran

Semua anak wajib memiliki akta kelahiran karena merupakan hak anak dan sebagai nasab dari orang tua ketika nantinya berhubungan dengan warisan.

Demikian disampaikan Suranto, SH Kepala Bidang (Kabid) Pemanfaatan Data dan Innovasi Pelayan (PDIP) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di sela-sela acara rapat koordinasi dengan seluruh Kepala UPTD Pendidikan se Kabupaten Brebes, diaula Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Rabu (16/8).

Menurut Suranto, banyak anak didik kita ditingkat sekolah pendidikan dasar SD dan SMP masih belum punya akta kelahiran.

” Masih banyaknya anak didik kita yang belum punya akte kelahiran, ini menjadi salah satu pekerjaan rumah bersama, agar selanjutnya semua anak didik di tingkat SD dan SMP sudah mempunyai akta kelahiran semua,” Ujarnya.

Masih menurut Suranto, Untuk melakukan percepatan kepemilikan akte kelahiran di Kabupaten Brebes Disdukcapil sudah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melalui program yang diberi nama Jempol Kalih atau singkatan dari Jemput Bola Akta Kelahiran dan KTP di Sekolah.

Salah satu Kepala UPTD Pendidikan, Sutono, S.Pd dari Kecamatan Jatibarang menanyakan bagaimana dengan uang denda untuk pembuatan akta kelahiran ini.

” Untuk besaran denda sebesar Rp. 25ribu per anak apakah masih tetap berlaku atau sudah dihapus, sehingga ketika kita mengkolektifkan persyaratan pembuatan akte ini tidak membebani orang tua murid,” kata Sutono.

Mendengar pertanyaan tersebut, Suranto menjawab bahwa disdukcapil sedang berusaha untuk menghapus denda Perda khusus untuk usia anak.

” Kami sedang berusaha untuk menghapus denda tersebut melalui perbup khususnya bagi usia anak yaitu 0 hingga 18 tahun,” jawabnya.

Sementara ditempat terpisah, Kepala Disdukcapil Drs. Asmuni mengiyakan bahwa pihaknya sedang berupaya untuk menghapus Perda melalui Perbup.

” Disdukcapil ditarget capaian Akte per 31 Desember adalah 85%. Sistem online dari tahun 2014 hingga sekarang baru 55-56% belum ditambah dengan sistem manual. Apabila data sistem manual dan sistem komputerisasi ditambah kurang lebih sudah mencapai 78%. Disdukcapil mencoba mengkomunikasikan penghapusan PERDA melalui PERBUP agar tidak ada denda bagi masyarakat yang mengurus Akta Kelahiran untuk usia 0 – 18 tahun. Setiap masyarakat wajib mengurus administrasi salah satunya membuat akta lahir karena mendukung syarat pendidikan,” pungkasnya. (Adi)

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *