DP3KB Adakan Pendidikan Politik Perempuan

DP3KB Adakan Pendidikan Politik Perempuan

Brebes – Pendidikan politik bagi perempuan dinilai penting. Kaum ibu bukan hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga memiliki hak dipilih, menjadi penyelenggara, dan bahkan menjadi pengawas .Hal itu mengemuka pada acara Kegiatan Politik Perempuan di Aula DP3KB Kabupaten Brebes, bersama 40 aktifis fungsinaris parpol Selasa 13/8.

Menurut Kepala Kesbangpol Kabupaten Brebes Komar, SE Kaum perempuan perlu meningkatkan berbagai aspek apalagi jumlahnya relatif besar bisa menggiring gubernur terpilih mengamankan kepentingan perempuan. “Kuncinya adalah pendidikan politik,” sebutnya. Meningkatnya kapasitas kaum perempuan, kata Komar, diharapkan mendorong partisipasi politik. “Setidaknya datang ke TPS dengan seperangkat pengetahuan yang cukup,” ujarnya.Hal senada juga disampaikan Netty Prasetiyani. Dalam pandangannya, kaum perempuan harus meningkatkan kapasitas. “Perlu capacity building, agar lebih berkualitas sehingga bisa memberdayakan perempuan lainnya,” sebutnya sambil menegaskan edukasi terhadap perempuan mampu meningkatkan partisipasi pemilih.

Sementara itu Kasi Perlindungan Anak dan Perempuan DP3AKB Provinsi Jawa Tengah Dra. Sri Dewi Indrajati., MM , Menjelaskan peningkatkan kapasitas diri membangun kepercayaan diri yang kuat mampu meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan membangun komitmen masyarakat yang terpinggirkan lalu meningkatkan kemampuan berdebat / melobi dengan baik harus paham apa yang akan di komunikasikan.

Komar juga menjelaskan plus-minus UU Pemilu dan Kebijakan Kuota 30% Sisi positif diantaranya ada peningkatan jumlah anggota perempuan di legislatif, meski tidak signifikan. Sedikit-banyak, memang memberikan peluang bagi perempuan untuk terlibat dalam lembaga politik formal, baik di parpol maupun lembaga legislatif. idealnya, dengan keterlibatan tersebut diharapkan mampu membuat perubahan pada kebijakan dan anggaran supaya menjadi lebih pro perempuan. Sisi Negatif  kenyataan bahwa pemberlakuan kuota tidak serta merta meningkatkan jumlah perempuan untuk memasuki lembaga politik. Karena keterbatasan jumlah maka kesempatan dan kemampuan untuk bersuara dan berperan aktif dalam penyusunan kebijakan maupun anggaran supaya menjadi lebih pro perempuan juga terbatas pungkasnya. (FAK) 

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *