Camat Se Kabupaten Brebes Siap Kembalikan Anak Tidak Sekolah Ke Sekolah

Camat Se Kabupaten Brebes Siap Kembalikan Anak Tidak Sekolah Ke Sekolah

Camat dan Kasi PMD Se Kabupaten Brebes siap dorong percepatan pendidikan wajar 9 tahun termasuk mengawal alokasi anggaran Dana Desa di tahun 2018 sesuai dengan edaran yang disampaikan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Brebes, Camat siap memastikan anak yang tidak sekolah untuk kembali bersekolah.

Demikian disampaikan saat rapat koordinasi penjelasan Komponen Pembiayan Dana Desa di Aula Badan penelitian Pembangunan Daerah (Baperlitbangda) Kabupaten Brebes, Kamis (10/8/2017).

Kabid Pemsosbud Baperlitbangda Khaerul Abidin mengatakan, ribuan anak yang terdata di Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) Kabupaten Brebes tidak sekolah. Mereka tersebar di 16 Desa yakni 12 Desa di Kecamatan Paguyangan, Desa Parereja Kecamatam Banjarharjo, Desa Purwodadi Kecamatan Tonjong, Desa Cenang Kecamatan Songgom, Desa Kaligiri Kecamatan Sirampog.

” Jika dibuat rata-rata per desa yang didata tahun 2017 ada 200 anak yang putus desa di 16 Desa. Namun untuk tahun ini pihaknya mentargetkan per desa 50 anak yang dikembalikan,” ungkapnya.

Lanjut Khaerul, upaya yang sudah dilakukan  antara lain Ada data by name by Addres di 16 Desa SIPBM,  menyusun Draft Peraturan Bupati tentang Brebes Tuntas Wajar Dikdas 9 tahun, Workshop strategi percepatan wajar, membangun komitmen Kapolres dan Dandim 0713/Brebes, Audiensi Bupati tentang Kesiapan Pengembalian Anak Tidak Sekolah Kembali Bersekolah, termasuk Membangun Komitmen Camat se Kabupaten Brebes untuk Mengawal Dana Desa alokasi pendidikan, kesehatan dan ekonomi serta pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, Kepala Dispermasdes Brebes Rofiq Qoidul Azam, SH menjelaskan bahwa ini hajat kita bersama untuk mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM), salah satu yang tercepat adalah mengembalikan anak yang tidak sekolah kembali ke sekolah.

” Pihak Desa diharapkan jangan berorientasi pada pembangunan fisik, tapi ada upaya pemberdayaan masyarakat, salah satunya dalam item pemberdayaan masyarakat di desa yaitu memperhatikan aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif, Bumdes, Bantuan Rumah Layak Huni, Sistem Informasi Desa, sekarang dari desa sedang Musyawarah Desa (Musdes) sangat tepat waktu untuk memberikan masukan, ” terangnya.

Rofiq menambahkan, amanat undang-undang desa bertujuan memberikan kewenangan desa secara utuh untuk kesejahteraan masyarakat dan desa.

” Nanti akan ditegaskan dalam peraturan bupati tentang pedoman pengelolaan dana desa tahun 2018 hingga kini perbup kewenangan dan permendes belum turun, Kita masih menunggu perbup kewenangan, sedangkan pada permendes yang masih memberikan prioritas pelayanan dasar yg didalamnya unsur pendidikan dan kesehatan,” imbuhnya.

Rofiq berpesan agar pihak desa untuk mendukung upaya percepatan IPM lewat program pendidikan, kesehatan dan ekonomi produktif, salah satu contoh minimal 4 persen dari total dana desa bisa untuk alokasi pendidikan, minimal 4 persen dari dana desa untuk alokasi kesehatan, dan minimal 3 persen untuk Bumdes atau Pelatihan ditingkat Desa, ” imbuhnya.

Selanjutnya salah satu Camat Paguyangan Hermanto mengapresiasi pertemuan ini. ” Nuansa sementara in di tingkat desa kecenderungannya lebih dominan untuk pembangunan fisik saja, tapi akan kita upayakan agar selama musdes dan musrengbangdes pihak Desa untuk nantinya ada komitmen dalam membantu mengembalikan anak putus sekolah kembali bersekolah dengan memanfaatkan sumber pembiayaan yang diterima desa sesuai dengan aturan yang sudah ada,” pungkasnya. (BU)

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *